Hotline : +62-21-4759234; +62-21-47881870; +62-21-22861770

PT. Amarta Multi Sinergy
Investment & Trade Consultant

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing 
BUJK-PMA

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah
perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal Asing yang para pemegang sahamnya
antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu
atau lebih penanam modal dalam negeri.

Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing ini  
di atur dalam PERATURAN MENTERI Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat RI No.  03/PRT/M/2016 


Kegiatan infrastruktur dan pekerjaan konstruksi lain di Indonesia sekarang ini terbuka bebas bagi seluruh perusahaan jasa konstruksi lokal maupun asing dan dipersyaratkan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 


Pekerjaan konstruksi ini terbuka bebas namun tetap harus mengikuti kemampuan badan usaha dalam pengerjaannya. Kemampuan tersebut tentunya dilihat dari segi pengalaman kerja di proyek dan sisi kemampuan keuangan dalam mengerjakan proyek tersebut.


Persyaratan memiliki IUJK bagi badan usaha asing yang berkedudukan di Indonesia dan ingin melakukan pekerjaan konstruksi adalah  melakukan Joint Venture dengan perusahaan lokal yang sudah memilki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Kualifikasi B1 dan memiliki pengalaman pekerjaan di proyek yang sesuai dengan bidang yang akan dijalankan.


Ketentuan BUJK PMA Agar Dengan Mudah REGISTRASI IUJK adalah sbb :

  • BUJK PMA harus menentukan bidang usaha apa yang akan dilakukan, apakah sebagai Jasa Pelaksana (KONTRAKTOR), atau sebagai Jasa Konstruksi TERINTEGRASI, atau sebagai Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi (KONSULTAN).


  • BUJK PMA  harus memiliki Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM dan Izin Prinsip ini berisikan tentang pemberian persetujuan kepada BUJK PMA dalam melakukan pekerjaan Konstruksi yang mencantumkan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Disamping itu juga harus memenuhi batas kepemilikan saham asing yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.


  • Kriteria batas kepemilikan saham BUJK PMA adalah sbb : Bidang Jasa Pelaksana (Kontraktor) & Jasa Konstruksi TERINTEGRASI, kepemilikan saham asing max. 67%, Bidang Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi (Konsultan), kepemilikan saham asing max. 55%


  • BUJK PMA harus memiliki nilai kekayaan bersih sbb : Sebagai Jasa Pelaksana (Kontraktor) & Jasa Konstruksi TERINTEGRASI, min. diatas Rp. 50 Milyar, Sebagai Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi (Konsultan), min diatas Rp. 2.5 Milyar


  • BUJK PMA berhak dan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi  berdasarkan TENDER atau LELANG pemerintahan maupun swasta yang dibiayai dengan: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan     dan Belanja Daerah; 

b. Pinjaman dari dalam atau luar negeri;

c. Hibah luar negeri; 

d. Dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-                     undangan.


  • BUJK PMA dipersyaratkan memiliki TENAGA AHLI yang berkompetensi dibidangnya dan bersertifikat yang ter-Akreditasi LPJK minimal SKA AHLI MADYA.


  • BUJK PMA wajib masuk keanggotaan ASOSIASI Perusahaan yang ter-Akreditasi oleh LPJK.




Kualifikasi Perusahaan untuk
BUJK PMA adalah langsung mendapatkan KUALIFIKASI B2



KLASIFIKASI Usaha BUJK-PMA

Klasifikasi usaha untuk BUJK PMA adalah tak terbatas, asalkan sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang tertuang pada SPK (Surat Pengalaman Kerja), dibuktikan dengan faktur pajak dan BAST. Syarat pengalaman pekerjaan adalah min. Rp. 83.33 Milyar per sub klasifikasi.


Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Klik disini

Klasifikasi Jasa Perencana Pengawas Konstruksi Klik disini

Klasifikasi Jasa Konstruksi TERINTEGRASI Klik disini


Hal UTAMA yang perlu diperhatikan dalam pengajuan IUJK adalah sbb :


  1. Domisili perusahaan wajib di wilayah yang bertata kota BISNIS AREA       dengan bertempat usaha di Gedung Perkantoran, Ruko, Rukan,                 Gedung Kantor miliki sendiri yang dapat dibuktikan dengan melampir         kan copy PBB dan IMB.
  2. Sangat tidak dianjurkan jika memakai Virtual Office untuk BUJK PMA
  3. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan       Lingkungan Hidup (SPPL)  & UUG
  4.  Memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 


Kami melayani pemenuhan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk BUJK PMA mulai dari Sertifikat Keahlian, Keanggotaan Asosiasi, Sertifikat Badan Usaha hingga diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan cepat dan tepat sesuai bidang yang anda jalankan. INGAT !!!.... sesuai dengan peraturan & perundang-undangan yang berlaku.