Hotline : +62-21-4759234; +62-21-47881870; +62-21-22861770

PT. Amarta Multi Sinergy
Investment & Trade Consultant

Mengapa Setiap Badan Usaha Yang Ingin Menjalankan Usahanya ke Sektor Migas Harus Terdaftar Sebagai Badan Usaha Penunjang Migas di Ditjen Migas ?


Minyak & Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis bagi Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri, namun juga merupakan andalan sumber penerimaan devisa negara.


Dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi dan bahan baku industri diperlukan skenario pemenuhan energi yang optimal untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri (security of supply).


Berdasarkan Perpres No. 05 Tahun 2006, target bauran energi tahun 2006 minyak umi 51,66% dan gas bumi 28,57% dari total energy mix nasional. Komposisi tersebut pada tahun 2025 diharapkan minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan gas bumi menjadi lebih dari 30%, sehingga sumber energi alternatif dan potensial lainnya dapat meningkat peranannya.


Terkait dengan kondisi diatas peluang investasi pengembangan industri migas di Indonesia, baik di bidang hulu maupun hilir di masa mendatang masih sangat menjanjikan secara geologi, Indonesia masih mempunyai potensi ketersediaan hidrokarbon yang cukup besar. Rencana Pemerintah dalam mempertahankan produksi minyak bumi pada tingkat 1 juta barel per hari, tentu akan memberikan peluang investasi yang besar di sektor hulu migas.

Di sektor hilir, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri, dibutuhkan investasi untuk pembangunan dan mengembangkan kilang migas, serta pembangungan beberapa infrastruktur lain seperti pembangunan tanki penyimpanan, pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta moda transportasi lainnya.


Seluruh potensi investasi di sektor hulu dan hilir migas, merupakan peluang bagi kegiatan Usaha Penunjang Migas, baik untuk industri maupun jasa penunjang migas. 


Peluang kegiatan usaha penunjang Migas, baik Industri maupun Jasa penunjang Migas terbuka bagi seluruh badan usaha di Indonesia khususnya. Sebagai bukti atas kemampuan potensi yang dimiliki oleh badan usaha maka dipersyaratkan agar terdaftar di Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi sebagai badan usaha Penunjang Migas.


Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis bagi Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri, namun juga merupakan andalan sumber penerimaan dan devisa Negara. Sebagai sumber energi dan bahan baku industri, kebutuhan sumber daya migas mendatang tentu akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.

Peningkatan kegiatan di Industri minyak dan gas bumi pada kegiatan hulu, hilir maupun usaha penunjang, memerlukan investor untuk menanamkan modalnya, tentunya kegiatan ini dapat berkembang lebih pesat. 



UU & PP Tentang Migas

Undang-Undang (UU)

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas menandai perubahan mendasar dalam industri Migas Nasional. Melalui UU Migas ini penguasaan dan pengusahaan Migas yang sebelumnya dipegang Pertamina (berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971) dicabut.


Penguasaan minyak dan gas bumi kembali diserahan ke pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat 2), dimana kemudian pemerintah membentuk Badan Pelaksana (BP Migas) untuk menyelenggarakan Kegiatan Usaha Hulu.


Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) ini dilaksanakan dan dikendalikan oleh Badan Pelaksana melalui Kontrak Kerja Sama. Sedangkan pengusahaan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha yang terbuka bagi Badan Usaha. 


Dengan demikian, melalui UU Migas, pengusahaan  Migas menjadi terbuka.  

Badan Usaha (semacam BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta) dan Bentuk Usaha Tetap (perusahaan multinasional/asing) berkesempatan terlibat bisnis Migas.  


Ketentuan yang digariskan adalah :


1.  Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;

2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan                   Kegiatan Usaha Hilir; dan   

3. Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas menandai perubahan mendasar dalam industri Migas Nasional. Melalui UU Migas ini penguasaan dan pengusahaan Migas yang sebelumnya dipegang Pertamina (berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971) dicabut.


Penguasaan minyak dan gas bumi kembali diserahan ke pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat 2), dimana kemudian pemerintah membentuk Badan Pelaksana (BP Migas) untuk menyelenggarakan Kegiatan Usaha Hulu.


Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) ini dilaksanakan dan dikendalikan oleh Badan Pelaksana melalui Kontrak Kerja Sama. Sedangkan pengusahaan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha yang terbuka bagi Badan Usaha. 


Dengan demikian, melalui UU Migas, pengusahaan  Migas menjadi terbuka.  

Badan Usaha (semacam BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta) dan Bentuk Usaha Tetap (perusahaan multinasional/asing) berkesempatan terlibat bisnis Migas.  


Ketentuan yang digariskan adalah :


1.  Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;

2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang     melakukan Kegiatan Usaha Hilir; dan   

3. Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.



Peraturan Perundangan Migas (PP)

Peraturan Pemerintah sektor hulu Migas (PP No. 35 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi PP No. 34 Tahun 2005) merupakan produk turunan UU Migas yang khusus mengatur pelaksanaan dan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas.  


PP Hulu ini mengatur pelaksanaan dan pengawasan Kontrak Kerja Sama pengusahaan dan pemproduksian Migas antara Badan pelaksana dengan Kontraktor.  Dasar bagi penerbitan PP Hulu ini adalah agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PP Hilir

Peraturan Pemerintah sektor hilir Migas (PP No. 36 Tahun 2004) merupakan produk turunan UU Migas yang khusus mengatur pelaksanaan dan pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas agar prinsip-prinsip persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan terlaksana.  Dasar bagi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir adalah dalam rangka penyediaan dan pendistribusian bahan bakar yang berkelanjutan dan terjangkau  oleh masyarakat.  Dan mengingat kegiatan usaha hilir mencakup kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, maka setiap Badan Usaha harus memiliki Izin Usaha pada setiap segmen bisnis yang dijalaninya. 


Keputusan Dirjen MIGAS

Keputusan Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi no. 15784.K/10/DJM.S/ 2010 dikeluarkan pada tahun 2010
yang isinya tentang "Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar". Surat Keterangan Terdaftar Migas dikeluarkan kepada seluruh perusahaan penunjang Migas yang benar-benar telah memenuhi persyaratan dengan melalui evaluasi & verifikasi dokumen perusahaan, serta survey inspection, tata cara permohonan penambahan bidang usaha serta mengenai konsep surat penolakan & penerbitan SKT Migas.

Keputusan Ditjen Teknik & Lingkungan Migas

Keputusan Direktur Teknik & Lingkungan mengenai "Klasifikasi Bidang Usaha Penunjang Minyak & Gas Bumi" dikeluarkan pada no. 3003/DMT/2012. Keputusan ini menyatakan beberapa Bidang yang di klasifikasikan menjadi 4 klasifikasi, yaitu : Bidang Konstruksi, Non-Konstruksi, Industri Material & Industri Peralatan.


Sebelum anda mendaftarkan perusahaan anda sebagai perusahaan jasa penunjang Migas, sebaiknya pastikan dahulu masuk pada Core Business yang manakah usaha anda ?

Kegiatan usaha dalam sektor Migas terbagi menjadi 2, yaitu 

1. Usaha INTI (Core Business) dan
2. Usaha Penunjang (Non-Core Business) 



1. Usaha INTI (Core Business)

Usaha Inti terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :

  • Kegiatan Usaha HULU
  • Kegiatan Usaha HILIR

Kegiatan Usaha Hulu
   Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hulu migas terdiri atas kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.


A. Kegiatan eksplorasi 


adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di Wilayah Kerja yang ditetntukan.


Kegiatan eksplorasi ini meliputi :


1. Penyedikan Geologi :

Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui jenis batuan, umur, komposisi kimia dan terdapatnya potensi minyak dan gas bumi di suatu wilayah. Pekerjaan utama dalam kegiatan ini adalah memilih lokasi yang menjanjikan untuk dilakukan pemboran berdasarkan prediksi terhadap struktur dan stratigrafi lapisan 

2. Penyelidikan Geofisika  :

Untuk melihat kondisi bawah permukaan dan mencari bentuk–bentuk yang memungkinkan menjadi jebakan minyak dan gas bumi atau yang biasa dikenal dengan istilah prospek. Penyelidikan ini biasa dilakukan dengan cara survei seismik.    

3. Pemboran Eksplorasi / Pemboran Taruhan  :

Untuk membuktikan apakah pada prospek yang telah diidentifikasi tersebut benar–benar mengandung minyak dan gas bumi. Pemboran dilakukan yakni membuat sumur dengan cara membor lubang jauh ke dalam bumi hingga mencapai kedalaman tertentu.


B. Kegiatan eksploitasi


adalah merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi migas yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung.


Kegiatan eksploitasi meliputi :


1Pemboran Pengembangan  :


Pekerjaan pembuatan sumur lanjutan di daerah yang telah terbukti mengandung minyak dan gas bumi dengan tujuan melengkapi pola produksi yang diinginkan di daerah tersebut serta untuk memproduksikan cadangan minyak dan gas bumi yang telah terbukti.

2. Melakukan  Produksi  : 

Kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan sehingga siap untuk diusahakan lebih lanjut.

Kegiatan usaha hilir terdiri atas 3 (tiga) kegiatan usaha sbb :


A. Pengolahan


adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tapi tidak termasuk pengolahan lapangan.


Pengolahan minyak mentah dilakukan pada kilang minyak bumi sebagai sistem peralatan untuk mengolah minyak mentah (minyak bumi) menjadi berbagai produk kilang. Produk hasil pengolahan minyak bumi berupa berbagai jenis BBM dan produk-produk non-BBM. 


B. Pengangkutan


adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.


C. Penyimpanan


adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas, dan atau hasil olahan pada lokasi diatas/dibawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tanki timbun terapung (floating storage)


D. Niaga


yaitu meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk gas melalui pipa. 


Kegiatan usaha Niaga terbagi 2 (dua), yaitu :


1. Usaha Niaga Umum (Wholesale)


yaitu suatu kegiatan usaha pembelian, penjualan, ekspor dan impor BBM, BBG, BBL dan Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk tertentu.


2. Usaha Niaga Terbatas (Trading)


Merupakan usaha penjualan (Trading) produk-produk niaga migas dalam hal ini adalah Minyak Bumi, BBM, BBG, BBL, Hasil Olahan, Niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas dan Niaga terbatas LNG.











Kegiatan Usaha Migas di Tingkat HULU (UPSTREAM) dan HILIR (DOWN STREAM)

2. Usaha Penunjang (Non-Core Business) 

Usaha Penunjang meliputi Jasa Penunjang (Services) dan Industri Penunjang (Supporting Industries). 


INDUSTRI PENUNJANG
JASA 
PENUNJANG
Industri Material & Peralatan
Jasa Konstruksi
  Jasa NON-Konstruksi
Industri Material
Industri Peralatan
Industri Pemanfaatan Migas












  • Perencanaan
  • Pelaksanaan
  • Pengawasan 













  • Survei Seismik
  • Survei Non-Seismik
  • Geologi dan Geofisika
  • Pemboran
  • Operasi Sumur Pemboran
  • Pekerjaan Bawah Air
  • Pengelolaan Bahan peledak                   Bahan Radioaktif, & Bahan                     Berbahaya
  • Pangkalan Logistik
  • Pengoperasian & Pemeliharaan
  • Inspeksi Teknis
  • Pengujian Teknis
  • Pekerjaan Paska Operasi
  • Penelitian & Pengembangan
  • Pengelolaan Limbah Pemboran             dan Produksi
  • Jasa Lainnya