Hotline : +62-21-4759234; +62-21-47881870; +62-21-22861770

PT. Amarta Multi Sinergy
Investment & Trade Consultant

Sumber Daya Mineral dan Batu Bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui.

Hal ini berarti, sekali bahan tambang ini dipakai akan langsung habis.

Maka bahan tambang ini tidak akan dapat pulih atau

kembali ke keadaan semula.


Oleh karena itu, pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara ini

haruslah dilakukan secara bijaksana.


Sumber Daya Mineral & Batu Bara adalah ASET ALAM.
Jadi penggunaannya harus mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.


Atas dasar inilah, maka Direktorat Jenderal Mineral & Batu Bara 
memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaannya dengan mengeluarkan 
Peraturan Menteri ESDM yang terbaru yaitu  : 

Peraturan No. 24 Tahun 2012 tentang "Perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan & Batu Bara".



Perusahaan Jasa Pertambangan di kelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :


   1. Usaha Jasa Pertambangan
   2. Usaha Jasa Pertambangan NON Inti

Usaha Jasa Pertambangan, adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

Usaha Jasa Pertambangan NON Inti, adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.

Dari pengelompokan Jasa Pertambangan inilah, izin usaha yang dapat kami bantu yaitu Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pertambangan.


Jenis Usaha Jasa Pertambangan :


a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian             

    peralatan dibidang: 


    1. Penyelidikan Umum; 

    2. Eksplorasi; 

    3. Studi kelayakan; 

    4. Konstruksi Pertambangan; 

    5. Pengangkutan; 

    6. Lingkungan Pertambangan; 

    7. Pascatambang dan Reklamasi; dan/atau 

    8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 


b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang: 


    1. penambangan; atau

    2. pengolahan dan pemurnian.





SKT Pertambangan

diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa 

Pertambangan NON Inti yang melakukan

kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang.




IUJP

diberikan izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan 

usaha pertambangan.



Ketentuan-ketentuan Proses IUJK & SKT Pertambangan

.

  • Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

  • IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.

  • IUJP diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan

  • IUJP diberikan oleh Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.

  • IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang, kecuali izin usaha penunjang bidang yang diajukan masa berlakunya habis sebelum 5 (lima) tahun, maka jangka waktu IUJP atau SKT yang akan diberikan sesuai  referensi izin usaha tersebut.

  • Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bualn sebelum IUJK atau SKT berakhir

  • IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain

  • Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan perubahan IUJP jika terjadi perubahan pada Klasifikasi, dan / atau Kualifikasi

  • Permohonan perubahan IUJP atau SKT tersebut dapat diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUJP atau SKT

  • IUJP yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk



.

Persiapan Pengajuan  Permohonan Baru IUJP / SKT Pertambangan :



1. Tentukan bidang & sub bidang yang akan diajukan, sesuai tabel klasifikasi bidang & sub bidang "klik disini"

2. Persiapkan semua lampiran persyaratan sesuai bidang & sub bidang yang dipilih. Persyaratan lengkap silakan  "klik disini"

    Contoh : jika sub bidang yang dipilih adalah "Jasa Pelaksana Konstruksi bidang Sipil", maka salah satu syarat utama yang harus                     dilampirkan adalah Sertifikat Keahlian, Surat Keanggotaan Asosiasi Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha dari LPJK,                           Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi".

3. Jika mengajukan permohonan IUJP bidang pengolahan/pemurnian/pertambangan khusus Mineral & Batu Bara, pastikan AKTA          Perusahaan adalah AKTA Khusus bidang Pertambangan Mineral & Batu Bara. 

4. Pastikan semua legalitas perusahaan dari mulai AKTA Pendirian, AKTA Perubahan (jika ada) sampai dengan Tanda Daftar        

    Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.

5. Persiapkan lampiran Sertifikat Tenaga Ahli Perusahaan sesuai bidang lengkap dengan copy ijazah dan Curriculum Vitae.

6. Mengisi formulir pengisian permohonan IUJP atau SKT Pertambangan

7. Membuat surat pengajuan permohonan IUJP & SKT Pertambangan sesuai format 

8. Submit dokumen persyaratan 



Persiapan Pengajuan Permohonan Perpanjangan IUJP / SKT Pertambangan :



1. Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT Pertambangan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan 

    sebelum IUJP atau SKT berakhir.

2. Pastikan semua legalitas perusahaan dari mulai AKTA Pendirian, AKTA Perubahan (jika ada) sampai dengan Tanda Daftar     

    Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.

3. Persiapkan lampiran Sertifikat Tenaga Ahli Perusahaan sesuai bidang lengkap dengan copy ijazah dan Curriculum Vitae yang           masih berlaku.

4. Mengisi formulir pengisian permohonan Perpanjangan IUJP atau SKT Pertambangan

5. Membuat surat pengajuan permohonan Perpanjangan IUJP & SKT Pertambangan sesuai format 

6. Persiapkan lampiran Laporan TRIWULAN dan TAHUNAN Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan INTI / NON INTI

7. Submit Dokumen


Kewajiban Perusahaan Pemegang IUJP / SKT Pertambangan :

a. Mengutamakan produk dalam negeri; 

b. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya; 

c. Mengutamakan tenaga kerja lokal; 

d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; 

e. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP atau SKT Pertambangan kepada Menteri, 

    gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; 

f.  Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan 

    usaha jasanya; 

h. Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i.  Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan,     

    kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan 

J. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT Pertambangan.