Hotline : +62-21-4759234; +62-21-47881870; +62-21-22861770

PT. Amarta Multi Sinergy
Investment & Trade Consultant

BUJK Nasional sebagai Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR)

 adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan pelaksana konstruksi seperti melaksanakan pekerjaan Bangunan Gedung,  Sipil, Instalasi  Mekanikal/Elektrikal, Pelaksana Spesialis, Pelaksana Keterampilan atau Pelaksana Lainnya yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi & kualifikasi.


Peraturan mengenai Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini diatur dalam :

Peraturan LPJK No. 10 TAHUN 2013

BUJK Nasional Jasa Pelaksana Konstruksi yang ingin mendapatkan IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK), harus mengikuti langkah-langkah penetapan Kualifikasi & Klasifikasi Perusahaan. Jika telah menetapkan Kualifikasi & Klasifikasi maka dapat ditentukan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi tsb.

Langkah-langkah  yang harus dijalankan oleh BUJK Nasional untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah sbb :

1. Penetapan Kualifikasi Usaha
2. Penetapan Klasifikasi Usaha dan batasan jumlah klasifikasi yang dapat dijalankan
3. Penetapan Jumlah Tenaga Ahli yang di butuhkan dan tingkatan keahlian yang dipersyaratkan
4. Penetapan masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan Konstruksi
5. Registrasi Sertifikat Badan Usaha
6. Registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi

1. Penetapan KUALIFIKASI Usaha

Penetapan Kualifikasi Perusahaan dilihat dari : Kekayaan bersih & Pengalaman


Penetapan Kualifikasi Perusahaan dilihat dari KEKAYAAN BERSIH atau MODAL DISETOR Perusahaan dalam AKTA

KUALIFIKASI
BADAN
USAHA
 KEKAYAAN BERSIH atau
MODAL DISETOR Perusahaan
KECIL 1 (K1)
 CV/PT
> Rp 50 jt s.d. Rp 200 jt  
 KECIL 2 (K2)
 CV/PT
> Rp 200 jt s.d. Rp. 300 jt 
 KECIL 3 (K3)
 CV/PT
> Rp 300 jt s.d. Rp. 500 jt
 MENENGAH 1 (M1)
PT 
> Rp 500 jt s.d. Rp. 2 Milyar
 MENENGAH 2  (M2)
 PT
> Rp 2 Milyar s.d. Rp 10 Milyar
 BESAR 1 (B1)
 PT
> Rp 10 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar
 BESAR 2 (B2)
 PT PMA /
BUJKA
> Rp 50 Milyar s.d. Tak Terbatas

Jadi, dengan jumlah Modal Disetor yang tercantum pada AKTA atau jumlah kekayaan bersih yang tercantum pada SIUP, maka anda akan tahu bahwa perusahaan anda masuk pada kualifikasi apa, dan berapa nilai pengalaman pekerjaan yang dipersyaratkan harus dimiliki perusahaan.


Penetapan Kualifikasi Perusahaan dilihat dari
Pengalaman Kerja Perusahaan

KUALIFIKASI
 PENGALAMAN KERJA
PERUSAHAAN
KECIL 1 (K1)
Tidak dipersyaratkan
KECIL 2 (K2)
 Min. Rp 1 Milyar selama 10 tahun
KECIL 3 (K3)
 Min. Rp 1.750 Milyar selama 10 tahun
 MENENGAH 1
(M1)
Min.Rp 2.5 M kumulatif selama 10 thn OR
Nilai Proyek tertinggi Min Rp 833 juta selama 
10 tahun
 MENENGAH 2
(M2)
Min. Rp 10 M kumulatif selama 10 thn OR
Min. Rp. 3.330.000.000,-  Nilai Proyek TERTINGGI di M1 selama 10 tahun
 BESAR 1 (B1)
Min. Rp 50 M kumulatif selama 10 thn OR
Min. Rp. 16.600.000.000,-  Nilai Proyek TERTINGGI di M2 selama 10 tahun
 BESAR 2 (B2)
Min. Rp 50 M kumulatif selama 10 thn OR
Min. Rp. 83.330.000.000,-  Nilai Proyek TERTINGGI di B1 selama 10 tahun

Ketentuan KHUSUS untuk Penetapan Kualifikasi Perusahaan 

Jika perusahaan dengan modal disetor diatas Rp 200 jt sd Rp 500 jt, 
maka Kualifikasi Perusahaan tetap harus dimulai dari Kualifikasi Kecil 1 (K1);

Jika perusahaan dengan modal disetor diatas Rp 500 jt, 
maka Kualifikasi Perusahaan dapat langsung masuk sebagai Kualifikasi Menengah 1 (M1);

Jika perusahaan dengan modal disetor diatas Rp 500 jt namun badan usahanya berbentuk CV, 
maka tidak diperkenankan masuk Kualifikasi Menengah, kecuali merubah badan usahanya menjadi berbentuk PT;

Jika perusahaan dengan modal disetor diatas Rp. 10 Milyar, dan belum pernah memiliki IUJK M1 sebelumnya,
maka Kualifikasi Perusahaan harus dimulai dari Kualifikasi Menengah 1 (M1) walaupun dari jumlah modal disetor sudah masuk dan tercatat dalam AKTA sejumlah Kualifikasi M2;

Jika perusahaan PT Lokal dengan modal disetor diatas Rp. 50 Milyar, namun belum pernah memiliki IUJK sama sekali, 
maka Kualifikasi Perusahaan harus dimulai dari Kualifikasi Menengah 1 (M1);

Jika perusahaan asing dengan modal disetor dibawah Rp. 50 Milyar, 
maka harus melakukan kenaikan modal hingga diatas Rp. 50 Milyar dan langsung masuk pada Kualifikasi Besar 2 (B2).


2. Penetapan KLASIFIKASI USAHA dan  Batasan Jumlah Klasifikasi Yang Dapat Dijalankan


Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi Badan usaha untuk setiap subkualifikasi :

Kualifikasi K1 dapat memiliki 2 klasifikasi berbeda dan maks. 4 subklasifikasi berbeda;
Kualifikasi K2 dapat memiliki 2 klasifikasi berbeda dan maks. 6 subklasifikasi berbeda;
Kualifikasi K3 dapat memiliki 3 klasifikasi berbeda dan maks. 8 subklasifikasi berbeda;
Kualifikasi M1 dapat memiliki 4 klasifikasi berbeda dan maks. 10 subklasifikasi berbeda;
Kualifikasi M2 dapat memiliki 4 klasifikasi berbeda dan maks. 12 subklasifikasi berbeda;
 Kualifikasi B1 dapat memliki 4 klasifikasi berbeda dan maks. 14 subklasifikasi berbeda; 
Kualifikasi B2 dapat memliki 4 klasifikasi berbeda dan semua subklasifikasi tak terbatas

Silakan pilih dan tentukan Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang manakah yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang dan akan anda jalankan. 




Ketentuan Pengambilan Jumlah Klasifikasi & Sub Klasifikasi :

Jumlah maksimal klasifikasi yang dapat diambil adalah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dari pengalaman kerja perusahaan.

Setiap badan usaha yang baru mengajukan Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka jumlah klasifikasi yang diperkenankan adalah maksimal 4 (empat) klasifikasi, kecuali BUJK PMA dan BUJKA tidak terbatas sesuai dengan pengalaman kerja yang pernah dijalankan.

Jumlah klasifikasi akan mempengaruhi jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan perusahaan untuk dijadikan sebagai PJT (Penanggung Jawab Teknik) dan PJK (Penanggung Jawab Klasifikasi).

Jumlah 1 (satu) Klasifikasi dibutuhkan 2 (dua) orang Tenaga Ahli Teknik sesuai Klasifikasi tersebut.

3. Penetapan Jumlah Tenaga Ahli yang di butuhkan dan tingkatan keahlian yang dipersyaratkan

KUALIFIKASI

K1-K3
M1
M2
B1/B2

 TENAGA AHLI Yang Dibutuhkan

Sertifikat Keterampilan (SKT)
Sertifikat Keahlian AHLI MUDA
Sertifikat Keahlian AHLI MADYA TEKNIK  
Sertifikat Keahlian AHLI MADYA TEKNIK & AHLI UTAMA TEKNIK
.
.
 Klasifikasi
TENAGA AHLI Yang Dibutuhkan
Bangunan Gedung
Teknik Aritektur/Struktur/ Bangunan Gedung
Bangunan Sipil 
Teknik Sipil
Instalasi Mekanikal & Elektrikal
Teknik Mesin / Listrik
Jasa Pelaksanaan Lainnya
Teknik Mesin
Jasa Pelaksanaan Spesialis
Teknik Sipil / Arsitektur
Jasa Pelaksanaan Keterampilan
Teknik Arsitektur



Penjelasan Tentang Tenaga Ahli Yang ber-Sertifikat Keterampilan (SKT)

Tenaga ahli yang bersertifikat Keterampilan / SKT ini diperuntukkan kepada Badan Usaha dengan kualifikasi K1, K2, dan K3.

Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimaksud adalah bukti pengakuan formal seseorang dalam kompetensi keterampilannya dan dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi seperti ATTI, ASTATINDO, ATAKI, PATI dll yang telah di AKREDITASI oleh LPJK.

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Keterampilan/ SKT

1. Melampirkan copy Ijazah min SMK teknik yg dilegalisir
2. Melampirkan copy KTP, NPWP Pribadi
3. Melampirkan Pas Photo uk 3x4
4. Melampirkan CV lengkap dan di tandatangani
5. Melampirkan Surat Menyurat yang telah di buatkan formatnya oleh Konsultan untuk di tandatangani & dibubuhi materai.



Penjelasan Tentang Tenaga Ahli Yang ber-Sertifikat Keahlian (SKA)

Tenaga ahli yang ber-Sertifikat Keahlian (SKA) ini diperuntukkan kepada Badan Usaha dengan kualifikasi M1, M2, B1 & B2


SKA yang dimaksud adalah bukti pengakuan formal seseorang dalam bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi seperti ATTI, ASTATINDO, ATAKI, PATI dll yang telah di AKREDITASI oleh LPJK.


Sertifikat Keahlian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :


SKA AHLI MUDA

SKA AHLI MADYA

SKA AHLI UTAMA


Persyaratan pengajuan Sertifikat Keahlian / SKA


1. SKA Ahli Muda : Melampirkan copy ijazah min D3  (pengalaman kerja min. 5 tahun)  atau lulusan S1 (pengalaman kerja min 2 tahun);

    SKA Ahli Madya : Melampirkan copy ijazah min S1 (pengalaman kerja min. 5 tahun).

   SKA Ahli Utama : Melampirkan copy ijazah min S1 (pengalaman kerja min 10 tahun)

2. Copy ijazah harus telah di legalisir asli;

3. Melampirkan copy KTP, NPWP Pribadi
4. Melampirkan Pas Photo uk 3x4
5. Melampirkan CV lengkap, tertuang pengalaman kerja sesuai bidang pekerjaan dengan jumlah nilai proyek  yang pernah di tandatangani;
6. Melampirkan Surat Menyurat yang telah di buatkan formatnya oleh Konsultan untuk di tandatangani & dibubuhi materai.


Yang perlu anda persiapkan adalah
submit copy persyaratan tenaga ahli perusahaan anda, selanjutnya kerjasama kami dengan Asosiasi Profesi & LPJKD/N untuk segera melakukan verifikasi & evaluasi hingga diterbitkannya Sertifikat Keterampilan (SKT) atau Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai dengan bidang yang diajukan dan terdaftar ONLINE sebagai Tenaga Ahli Perusahaan Anda di situs resmi lpjk.net.

SKT / SKA berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat diterbitkan

4. Penetapan masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan Konstruksi

Perusahaan Jasa Konstruksi di Indonesia baik sebagai PELAKSANA Konstruksi ataupun sebagai PERENCANA & PENGAWAS Konstruksi wajib masuk sebagai Anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang telah di AKREDITASI oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Anda berhak menentukan masuk Keanggotaan Asosiasi Perusahaan mana yang sesuai dengan perusahaan anda disesuaikan dengan Daftar Asosiasi yang telah TERDAFTAR di LPJK.NET.



Syarat Umum Masuk Keanggotaan ASOSIASI Perusahaan Konstruksi

  1. Copy Akta Pendirian dan perubahannya
  2. Copy Pengesahan UU No. 40 Tahun 2007 dari Menteri Kehakiman dan HAM RI (SK Menteri)
  3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang masih berlaku
  4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
  5. Copy Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (SK-PKP)
  6. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan
  8. Copy Identitas seluruh pemegang saham perusahaan yaitu copy KTP untuk WNI dan Passport untuk WNA
  9. Copy Identitas direksi/pengurus perusahaan yaitu copy KTP untuk WNI dan Passport untuk WNA
  10. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus dan pemegang saham perusahaan
  11. Copy Neraca L/R atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 2 tahun terakhir
  12. Pas photo pimpinan perusahaan/Direktur utama 3x4 = 4 lembar


Beberapa Asosiasi Konstruksi yang telah di AKREDITASI tercantum  pada situs lpjk.net


Kewajiban masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan ini adalah sesuai KEPMEN PUPR No. 472/KPTS/M/2016
Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan & Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Serta Instansi Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Kelompok Unsur LPJKN Periode 2016-2020

5. Registrasi  Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Setelah menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Konstruksi, selanjutnya adalah mempersiapkan seluruh dokumen perusahaan anda dan persyaratan lainnya untuk disubmit ke LPJKD/LPJKN guna melakukan verifikasi & evaluasi dokumen yang akan dilakukan oleh Team USBU.

Badan usaha wajib menyesuaikan ketentuan-ketentuan REGISTRASI Sertifikat Badan Usaha (SBU) dibawah ini :

1. Telah menetapkan Kualifikasi Perusahaan
2. Telah menetapkan Kode Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang diajukan
3. Telah memiliki Sertifikat Tenaga Ahli sesuai Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang akan diajukan
4. Telah memiliki bukti keanggotaan asosiasi perusahaan
5. Permohonan registrasi SBU bagi Badan Usaha dapat diberikan subkualifikasi K1 atau sub     kualifikasi M1 tanpa keharusan  melampirkan pengalaman kerja.
6. Dalam hal Badan Usaha yang belum memiliki SBU dibentuk berdasarkan re-strukturisasi       usaha dari Badan Usaha induknya, dapat diberikan sub kualifikasi dan sub klasifikasi             sesuai hasil penilaian kemampuan usaha dengan memenuhi persyaratan 
7. Jika Badan Usaha adalah merupakan Badan Usaha Patungan, harus memiliki kualifikasi       Besar dengan pengalaman kumulatif dan kekayaan bersih sesuai persyaratan kualifikasi       Besar 2 (B2).
8. Pengalaman kumulatif diatas merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di           Indonesia yang diperoleh dari joint operation dan/atau pengalaman perusahaan nasional       yang melakukan usaha patungan (joint venture).
9. Pengalaman Kerja Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus melampirkan       RAB             untuk menyesuaikan Klasifikasi & SubKlasifikasi yang sesuai dengan yang diajukan               Badan Usaha

6. Registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Setelah perusahaan melakukan langkah2 tersebut diatas, artinya perusahaan telah memiliki :

1. Asli Sertifikat Tenaga Ahli, yaitu SKT atau SKA

2. Asli KTA Asosiasi

3. Asli SBU dengan sub bidang yang telah dipilih dan di setujui oleh LPJKD/N


Maka, asli sertifikat tersebut dipersiapkan untuk di submit ke Walikota setempat beserta persyaratan lainnya guna mengajukan Pengeluaran Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).


Hal UTAMA yang perlu diperhatikan dalam pengajuan IUJK 


  1. Domisili perusahaan wajib di wilayah yang bertata kota BISNIS           AREA dengan bertempat usaha di Gedung Perkantoran, Ruko,           Rukan, Gedung Kantor miliki sendiri yang dapat dibuktikan                  dengan melampirkan copy PBB dan IMB.
  2. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan                  Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)  & UUG
  3. Memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 


Persyaratan lengkap REGISTRASI IUJK
 
klik disini