Hotline : +62-21-4759234; +62-21-47881870; +62-21-22861770

PT. Amarta Multi Sinergy
Investment & Trade Consultant

BUJK Nasional Sebagai Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi

Registrasi Usaha Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi Tercantum Dalam 
PERATURAN LPJK NO. 2 Tahun 2015

IUJK Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi dipersyaratkan kepada :


1. Badan Usaha Nasional, dan

2. Badan Usaha Asing

Keduanya adalah berbadan hukum.

Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi :


  1. Kualifikasi Kecil 1 (K1);
  2. Kualifikasi Kecil 2 (K2);
  3. Kualifikasi Menengah 1 (M1);
  4. Kualifikasi Menengah 2 (M2);
  5. Kualifikasi Besar 1 (B1) - PT Lokal;
  6. Kualifikasi Besar 2 (B2) - Badan Usaha Asing


Penentuan Kualifikasi Jasa Konstruksi dilihat dari :


  1. Kekayaan Bersih;
  2. Pengalaman Kerja Perusahaan;
  3. Tenaga Ahli Perusahaan;
  4. Status Kepemilikan Perusahaan



BUJK Nasional Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi  (KONSULTAN) yang ingin mendapatkan IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK), harus mengikuti langkah-langkah penetapan Kualifikasi & Klasifikasi Perusahaan. Jika telah menetapkan Kualifikasi & Klasifikasi maka dapat ditentukan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi tsb.


Penetapan KUALIFIKASI Perusahaan

Kualifikasi Perusahaan dilihat dari MODAL DISETOR/KEKAYAAN BERSIH

KUALIFIKASI
Nilai Kekayaan Bersih /
Modal Disetor Perusahaan
  Kecil 1 (K1)
  > Rp 50 juta
  Kecil 2 (K2)
  > Rp 100 juta
  Menengah 1 (M1)
  > Rp 150 juta
  Menengah 2 (M2)
  > Rp 300 juta
  Besar 1 & 2 (B1&B2)
  > Rp 500 juta
Jadi, dengan jumlah Modal Disetor yang tercantum pada AKTA atau jumlah kekayaan bersih yang tercantum pada SIUP, maka anda akan tahu bahwa perusahaan anda masuk pada kualifikasi apa, dan berapa nilai pengalaman pekerjaan yang dipersyaratkan harus dimiliki perusahaan.

Pengalaman Pekerjaan Yang Dipersyaratkan Sesuai Kualifikasi Perusahaan

KUALIFIKASI
 Pengalaman Pekerjaan Konstruksi
Kecil 1 (K1)
Tidak dipersyaratkan
Kecil 2 (K2)
Pengalaman di K1 > Rp 500 juta
yg dikumulatifkan selama 4 tahun
Menengah 1 (M1)  
Pengalaman di K2 > Rp 750 juta
yg dikumulatifkan selama 10 tahun
Menengah 2 (M2)  
Pengalaman di M1 > Rp 1.5 Milyar
yg dikumulatifkan selama 10 tahun
Besar 
Pengalaman di M2> Rp 2.5 Milyar
yg dikumulatifkan selama 10 tahun



Ketentuan Khusus Dalam Penetapan Kualifikasi Perusahaan

Jika perusahaan dengan modal disetor diatas Rp 100 jt sd Rp 150 jt, 
maka Kualifikasi Perusahaan tetap harus dimulai dari Kualifikasi Kecil 1 (K1);

Jika perusahaan dengan modal disetor diatas Rp 150 jt, 
maka Kualifikasi Perusahaan dapat langsung masuk sebagai Kualifikasi Menengah 1 (M1);

Jika perusahaan asing dengan modal disetor dibawah Rp. 50 Milyar, 
maka harus melakukan kenaikan modal hingga diatas   Rp. 50 Milyar dan langsung masuk pada Kualifikasi Besar 2 (B2).

Perusahaan Jasa Perencana & Pengawas dikhususkan untuk Badan Usaha Berbadan Hukum atau bentuk Perseroan  Terbatas (PT)

Penetapan KLASIFIKASI (Bidang) Usaha



                  K1 dapat memiliki 3 (tiga) klasifikasi berbeda dan paling banyak 6 (enam) subklasifikasi berbeda;
                  K2 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak 18 (delapan belas) subklasifikasi berbeda;
                  M1 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi berbeda;
                  M2 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi berbeda; dan
                  B    dapat memiliki semua klasifikasi dan semua subklasifikasi


Silakan pilih dan tentukan Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang manakah yang sesuai
dengan bidang pekerjaan yang
sedang dan akan anda jalankan !


Penetapan TENAGA AHLI Perusahaan


KUALIFIKASI
 Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan
Kecil 1 (K1)
 SKA Ahli Muda
Kecil 2 (K2)
 SKA Ahli Muda
Menengah 1 (M1)
 SKA Ahli Madya
Menengah 2 (M2)
 SKA Ahli Madya
Besar
 SKA Ahli Madya & Utama




Sertifikat Keahlian / SKA

Badan usaha dengan Kualifikasi M1, M2, B1 & B2, Tenaga Ahli yang dibutuhkan adalah SERTIFIKAT KEAHLIAN / SKA.


SKA yang dimaksud adalah bukti pengakuan formal seseorang dalam bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi seperti ATTI, ASTATINDO, ATAKI, PATI dll yang telah di AKREDITASI oleh LPJK.



Sertifikat Keahlian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :


SKA AHLI MUDA

SKA AHLI MADYA

SKA AHLI UTAMA


Penetapan Masuk KEANGGOTAAN ASOSIASI 

Perusahaan Jasa Konstruksi di Indonesia baik sebagai PELAKSANA Konstruksi ataupun sebagai PERENCANA & PENGAWAS Konstruksi wajib masuk sebagai Anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang telah di AKREDITASI oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Anda berhak menentukan masuk Keanggotaan Asosiasi Perusahaan mana yang sesuai dengan perusahaan anda disesuaikan dengan Daftar Asosiasi yang telah TERDAFTAR di LPJK.NET.



Syarat Umum Masuk Keanggotaan ASOSIASI Perusahaan

  •    Copy Akta Pendirian dan perubahannya
  • Copy Pengesahan UU No. 40 Tahun 2007 dari Menteri Kehakiman dan HAM RI (SK Menteri)
  • Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang masih berlaku
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
  • Copy Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (SK-PKP)
  • Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  • Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan
  • Copy Identitas seluruh pemegang saham perusahaan yaitu copy KTP untuk WNI dan Passport untuk WNA
  • Copy Identitas direksi/pengurus perusahaan yaitu copy KTP untuk WNI dan Passport untuk WNA
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus dan pemegang saham perusahaan
  • Copy Neraca L/R atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 2 tahun terakhir
  •    Pas photo pimpinan perusahaan/Direktur utama 3x4 = 4 lembar


Beberapa Asosiasi Konstruksi yang telah di AKREDITASI
tercantum pada situs lpjk.net, yaitu sebagai berikut :

Kewajiban masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan ini adalah sesuai
KEPMEN PUPR No. 472/KPTS/M/2016
Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan & Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Serta Instansi Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Kelompok Unsur LPJKN Periode 2016-2020




Registrasi  Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Setelah menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Konstruksi, selanjutnya adalah mempersiapkan seluruh dokumen perusahaan anda dan persyaratan lainnya untuk disubmit ke LPJKD/LPJKN guna melakukan verifikasi & evaluasi dokumen yang akan dilakukan oleh Team USBU.

Ketentuan yang harus disesuaikan pada saat mengajukan registrasi Sertifikat Badan Usaha  (SBU) :

1. Telah menetapkan Kualifikasi Perusahaan
2. Telah menetapkan Kode Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang diajukan
3. Telah memiliki Sertifikat Tenaga Ahli sesuai Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang         akan diajukan
4. Telah memiliki bukti keanggotaan asosiasi perusahaan
5. Permohonan registrasi SBU bagi Badan Usaha dapat diberikan subkualifikasi         K1 atau subkualifikasi M1 tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
6. Dalam hal Badan Usaha yang belum memiliki SBU dibentuk  berdasarkan             restrukturisasi usaha dari Badan Usaha induknya,dapat diberikan subkualifikasi
    serta sesuai hasil penilaian kemampuan usaha dengan memenuhi persyaratan 
7. Jika Badan Usaha adalah merupakan Badan Usaha Patungan,  harus memiliki       kualifikasi Besar dengan pengalaman kumulatif dan  kekayaan bersih sesuai         persyaratan kualifikasi B2.
8. Pengalaman kumulatif diatas merupakan pengalaman pekerjaan yang 
    dilaksanakan di Indonesia yang diperoleh dari joint operation  dan/atau                   pengalaman perusahaan nasional yang melakukan usaha patungan (joint               venture).
9. Pengalaman Kerja Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus melampirkan           RAB untuk menyesuaikan Klasifikasi & Sub Klasifikasi yang sesuai dengan           yang diajukan Badan Usaha.

Registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Setelah perusahaan melakukan langkah-langkah tersebut diatas, artinya perusahaan telah memiliki :


1. Asli Sertifikat Tenaga Ahli, yaitu SKT atau SKA

2. Asli KTA Asosiasi

3. Asli SBU dengan sub bidang yang telah dipilih dan di setujui oleh LPJKD/N


Maka, asli sertifikat tersebut dipersiapkan untuk di submit ke Walikota setempat beserta persyaratan lainnya guna mengajukan Pengeluaran Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).




Hal UTAMA yang perlu diperhatikan dalam pengajuan IUJK adalah sbb :



1. Domisili perusahaan wajib di wilayah yang bertata kota BISNIS       AREA dengan bertempat usaha di Gedung Perkantoran, Ruko,       Rukan, Gedung Kantor miliki sendiri yang dapat dibuktikan             dengan melampirkan copy PBB dan IMB.

2. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan             Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)  & UUG

 3. Memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan