Hotline : +62-21-4759234; +62-21-47881870; +62-21-22861770

PT. Amarta Multi Sinergy
Investment & Trade Consultant

SKT Pertamina

adalah Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada badan usaha penyedia barang / jasa yang telah menjadi rekanan terdaftar di Pertamina.


Kegiatan usaha Pertamina mencakup kegiatan usaha :

a. Hulu

b. Hilir


SKT Pertamina dikeluarkan kepada badan usaha penyedia barang/jasa di Pertamina dalam bidang Hilir, sub bidang "Pemasaran & Niaga" seperti pendirian SPBU.


Masa berlaku

Masa berlaku SKT Pertamina adalah selama perusahaan aktif menjalankan kegiatan di bidang yang didaftarkan di Pertamina.


Persyaratan Permohonan SKT Pertamina

Dokumen
 Keterangan
  Formulir Pendaftaran 
Isian formulir diketik dan di isi sesuai dengan dokumen Perusahaan (disarankan menggunakan huruf kapital).

Pengisian Data Perusahaan :

  • Nama Perusahaan harus sesuai dengan Akte              perusahaan.
  • Alamat perusahaan diisi sesuai dengan SITU/SK        Domilisi perusahaan yang masih berlaku.
  • Telepon perusahaan harus berupa fixed-line (bukan    handphone CDMA).
  • Facsimile perusahaan, terdapat didalam kantor          perusahaan.
  • E-mail perusahaan wajib dimiliki untuk keperluan e-    procurement dan pengiriman dokumen lainnya (a/l,    pemberitahuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)      Pertamina dapat dicetak  akan dikirim melalui  e-        mail perusahaan tanpa ditandatangani oleh Panitia    Sertifikasi). Apabila perusahaan tidak memiliki            alamat email maka tidak akan dilakukan sertifikasi.

SITU / Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Alamat perusahaan lengkap dengan kode pos, telepon, fax dan email.

Alamat harus sama dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran dan kop surat perusahaan.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.

 
Surat Permohonan Menjadi Penyedia Barang/Jasa 
Sub bidang yang diminta harus tertulis secara jelas di dalam Surat Permohonan Menjadi Penyedia Barang/Jasa, disertai dengan kode bidang/sub bidang pekerjaan.
Data Personalia / Struktur Organisasi
Berupa   daftar nama dan jabatan atau struktur organisasi perusahaan.
 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  -
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  -
Pakta Integritas 
Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai dan cap perusahaan.
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 
Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai dan cap perusahaan.
Data pengalaman kerja 2 (dua) tahun terakhir. 
Daftar pengalaman kerja harus dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan permohonan sub bidang pekerjaan yang diajukan dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu dan nilai pekerjaan, dilampirkan sampling copy kontrak pekerjaan yang bersangkutan
Data perlengkapan dan peralatan
Perlengkapan dan peralatan utama milik perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan perusahaannya
Sertifikat Badan Usaha - Jasa Konstruksi  (SBU) & Surat ijin Usaha Jassa Konstruksi (IUJK)

  • Khusus untuk pemborongan Jasa konstruksi            (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata                Lingkungan)  
  • Kode pekerjaan : Q.11.xx  & Q.15.xx  / B.01.xx & B.02.xx
  • Sertifikat dikeluarkan oleh GAPENSI
  • SBU dan IUJK harus masih berlaku
Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh dari DISNAKER

  •   Khusus untuk Penyedia Tenaga Kerja
  • Kode pekerjaan : R.07.12
  • Surat Ijin yang masih berlaku
Surat Ijin Industri dari DEPERINDAG
  • Khusus untuk Percetakan dan Penjilidan
  • Kode pekerjaan : R.07.01 
  • Surat Ijin harus masih berlaku.
  • Apabila tidak bergerak dalam bidang Percetakan        dan Penjilidan, maka tidak perlu.
Sertifikat Badan Usaha - Jasa Konsultansi
  • Khusus untuk Jasa Konsultansi
  • Kode pekerjaan Q.01.xx  -  Q.07.xx  &  S.xx.xx  /  D.01.xx
  • Sertifikat harus masih berlaku.
Surat keagenan tunggal/pabrikan/agen/distributor  
  Bagi penyedia barang/jasa berstatus keagenan
Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP )
  -
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( SPPKP ) 
  -
Bukti pembayaran pajak tahun terakhir 
SPT dan SSP tahun terakhir (walaupun nihil harus tetap dilampirkan).
Referensi Bank 
 Referensi Bank (Asli) diperuntukkan untuk keperluan sertifikasi dan dibuat minimal Januari (pada tahun pendaftaran), mencantumkan no. rekening dan dicap oleh bank.
Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah di Audit Kantor Akontan Publik ( ada Opini )
* untuk perusahaan dengan kualifikasi M  (Menengah)  dan B (Besar)

  • Jika Pendaftaran dilakukan sebelum bulan April      2 (dua) tahun terakhir audited atau setelah              bulan April (per 31 Desember).
  • Dalam Neraca harus mencantumkan modal            yang disetor dari perusahaan sesuai akte.
  • Untuk penentuan kualifikasi ditentukan dari            jumlah nilai kekayaan bersih (ekuitas).
  • Kualifikasi B ( Besar )  nilai  kekayaan bersih          diatas Rp. 10 M.
  • Kualifikasi   M ( Menengah )  nilai   kekayaan          bersih diatas Rp. 1 M s/d Rp.10 M. 

Neraca Perusahaan 3 ( tiga ) tahun terakhir (tidak perlu di audit Kantor Akuntan Publik )
* untuk perusahaan dengan kualifikasi K (Kecil) 
  • Kualifikasi K ( kecil ) nilai kekayaan dibawah            Rp. 1 M.
  • Dalam Neraca harus mencantumkan modal            yang disetor dari perusahaan sesuai akte.
  • Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3          (tiga) tahun sejak akte pendirian perusahaan,         maka cukup melampirkan neraca perusahaan 2      (dua) tahun terakhir (tidak perlu di audit Kantor      Akuntan Publik ).
 
Akte pendirian Perusahaan dan SK Menteri Kehakiman
  • Berlaku untuk Perusahaan berbentuk Perseroan    Terbatas.
  • Untuk Badan Hukum lainnya cukup melampirkan    Akte Pendirian Badan Hukum sesuai Peraturan      Pemerintah RI yang berlaku pada saat                    pendaftaran sertifikasi ini.

Akte perubahan Perusahaan dan SK Menteri Kehakiman
-

Kartu Tanda Penduduk 
Fotocopy KTP (yang masih berlaku) seluruh pengurus  aktif  yang tercantum dalam akte perusahaan.
Untuk WNA, Fotocopy Passport yang masih berlaku.
Susunan kepemilikan modal 
(Asli)
Harus sesuai dengan akte notaris dan dibuat  pada lembaran kertas tersendiri.
 
Susunan Direksi dan Komisaris dibuat pada kertas tersendiri, harus sesuai dengan Akta Notaris Terakhirdan masa jabatan direksi dan komisaris masih berlaku.